Peradilan adat Sanggau kalimantan barat

Masyarakat Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagian besar hidup dalam

naungan hukum adat. Norma-norma adat dijadikan pedoman untuk mengatur

kehidupan sosial dan mengelola sumber daya alam. Siapa pun yang melanggar

ketentuan hukum adat harus menghadapi peradilan adat yang disebut pokara adat.

Konflik di masyarakat ditangani melalui putusan adat. Putusan diambil oleh para tokoh

adat mengacu hukum adat yang berlaku.

Di Indonesia, penyelesaian dan putusan terhadap perkara adat oleh peradilan adat umumnya kurang dihormati. Sistem hukum negara tidak mengakui keberadaan

lembaga hukum adat dan putusannya. Seiring diterbitkannya Undang-Undang Darurat

Nomor 1 Tahun 1951, peradilan adat yang dulu dikenal sebagai peradilan swapraja,

telah resmi dihapuskan. Hukum dan peradilan adat disepelekan, karena dianggap kolot dan statis. Namun, praktik peradilan adat, termasuk "denda adat", belakangan justru semakin marak di Kabupaten Sanggau. Kabupaten ini dihuni tiga suku besar, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa.

Masyarakat Dayak mengenal peradilan adat sejak zaman nenek moyang. Hukum adat masih dipraktikkan sampai sekarang. Sengketa diselesaikan lewat peradilan adat yang dipimpin oleh seorang timanggong (temenggung). Pada umumnya timanggong hanya menyelesaikan kasus pelanggaran berat, misalnya penganiayaan berat dan

pembunuhan. Sedangkan kasus-kasus sengketa ringan bisa diselesaikan sendiri oleh

kepala kampokng (kampung atau desa). Kampokng merupakan sistem yang sudah lama

ada.

Di kalangan masyarakat Melayu, peradilan adat juga dikenal. Peradilan ini dipimpin oleh Ketua Adat yang disebut penggawa. Masyarakat etnis Melayu di Sanggau identik dengan masyarakat muslim. Hukum adat yang mereka anut bersumber pada kitab suci Al Quran. Kewenangan memutuskan suatau perkara ada di tangan pemangku adat. Dalam praktik peradilan adat di Sanggau, sanksi adat tidak dijatuhkan seenaknya.

Sanksi dijatuhkan berdasarkan hukum adat dengan menimbang kesepakatan atau

musyawarah antara si pelaku pelanggaran dengan pihak korban.

Di masyarakat Dayak Kanayatn, maupun etnis Dayak yang lain, sanksi adat didasarkan pada asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Asas-asas tersebut tercermin dalam ajaran adat Dayak Kanayatn yang diterapkan ketika menyelesaikan perkara, misalnya pamangkong ame' patah (pemukul jangan patah), ular ame' mati (ular jangan mati), tanah ame' lamakng (tanah jangan berbekas), adil ka' talino (adil kepada sesama), bacarumin ka' saruga (bercermin ke surga), basengat ka' Jubata (berdasarkanKetuhanan), adat lebih Jubata bera (adat lebih Tuhan marah), dan adat kurang antubera (adat kurang hantu marah).

Pada masyarakat Melayu, penerapan hukum adat juga disesuaikan dengan hakikat dan tujuan hukum itu sendiri. "Hukum adat diterapkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, keadilan, dan kepastian hukum," ungkap Hamdan MS, Wakil Ketua Majelis Adat Budaya Melayu di Sanggau.

Syarat Mutlak

Penyelesaian perkara mengacu hukum adat melalui peradilan adat adalah kebutuhan bersifat mutlak (conditio sine qua non) bagi masyarakat adat Dayak. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Prof Dr YC Thambun Anyang, SH,

berpendapat, kebutuhan itu disebabkan masih kuatnya alam pikiran religio magis dan

perasaan kebersamaan di kalangan etnis Dayak.

Peradilan adat menjadi alternatif terbaik penyelesaian perkara, karena letak kampung mereka jauh dari ibu kota. Untuk berperkara di peradilan negara di kota, mereka harus menempuh jalan darat yang buruk. Karena itulah, peradilan tetap bertahan hingga sekarang. "Peradilan adat dirasakan cepat, murah, sederhana, dan tepat, " ujar Thambun Anyang. Adat malu masih cukup kuat dianut masyarakat Dayak.

Mereka umumnya merasa sangat malu apabila harus bersengketa, apalagi berperkara di muka umum. Sengketa maupun perselisihan perkara tidak disukai warga etnis Dayak sehingga sedapat mungkin dihindari. Peradilan adat tidak secara sekonyong-konyong dilakukan untuk menyelesaikan perkara. Sengketa biasanya diselesaikan dulu melalui musyawarah secara kekeluargaan tanpa mengabaikan penerapan adat serta hukum adat. "Peradilanadat baru dilakukan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil," Thambun Anyang menambahkan.Asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian perkara oleh para ketua adat maupun tetua adat. Diharapkan perkara bisa diselesaikan secara tuntas, tanpa perasaan dendam. Pelaku maupun korban dapat saling memaafkan, serta melanjutkan kembali kehidupan secara damai. Kompetensi para tetua adat yang memimpin sidang peradilan adat sangat diperlukan, agar bisa diperoleh penyelesaian perkara terbaik mengacu asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Sanksi atau denda adat yang diputuskan dan diterima kedua belah pihak selanjutnya harus dibayar.

Terkadang orang-orang yang berperkara tidak puas atas putusan peradilan adat. Ketika sanksi adat dirasakan tidak cukup adil, mereka mengajukan gugatan memakai hukum formal. Kepala Pengadilan Negeri Sanggau, Syaukat Mursalin, SH, mengakui ada

beberapa kasus di Pengadilan Negeri Sanggau yang sudah disidangkan dalam peradilan

adat. Dari sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang disidangkan di Pengadilan Negeri

Sanggau, besar denda adat ada yang mencapai Rp 35 juta. Namun, keluarga korban

mengaku hanya menerima Rp 10 juta. "Ini fakta yang cukup memprihatinkan bagi

keluarga korban," ujar Syaukat Mursalin. Kondisi itu juga tidak adil bagi si pelaku yang

fakta sudah membayar denda adat sesuai peradilan adat. Mau tidak mau putusan peradilan adat harus dipertimbangkan oleh pihak PN Sanggau.

Pembayaran denda adat dijadikan hakim sebagai pertimbangan hal-hal yang

meringankan. Dasar pemikir-an dan pertimbangan hakim, menurut Syaukat Mursalin,

"Apakah adil bagi seorang terdakwa yang sudah habis-habisan, terkadang menjual

banyak harta, tanah dan rumah, untuk membayar denda adat, lantas dijatuhi pula

hukuman penjara? Putusan memasukkan lagi terdakwa ke penjara adalah tindakan

yang aniaya, sudah jatuh tertimpa tangga."

Untuk menciptakan perasaan keadilan, dari sekian banyak kasus yang disidangkan oleh PN Sanggau, diputus dengan hukuman percobaan. "Dipandang lebih adil oleh pengadilan apabila terdakwa yang sudah membayar denda adat dijatuhi dengan pidana percobaan," Syaukat menambahkan. Sedemikian kuat keberadaan hukum adat dan peradilan adat di Sanggau, sehingga persoalan "denda adat" terkadang muncul ibarat hantu. Sangat menakutkan. Sikap masyarakat yang cenderung segan, dan patuh, pada keputusan adat bahkan dianggap peluang bagi munculnya "preman-preman adat". Isu preman adat kini sedang meresahkan warga Sanggau. Para preman adat itu tak segan-segan mengajukan "denda adat" yang jumlahnya terlampau besar kepada para pelaku, terutama kasus pati nyawa (pembunuhan). Tauke atau keturunan Tionghoa yang bermukim di Sanggau kerap jadi sasaran preman adat. Berapa pun denda adat dijatuhkan, umumnya para tauke sanggup membayar. Ironisnya, pelaku komersialisasi hukum adat itu sendiri ternyata banyak yang bukan fungsionaris adat. Alih-alih menciptakan keadilan hukum, yang terjadi ujung-ujungnya justru pemerasan.

Sumber  : www.huma.or.id

Opini : peradilan adat sanggau atau daerah yang ada di kalimantan sebenarnya baik mereka memutuskan sesuatu dengan cara berunding dan mengikuti peraturan yang ada sejak jaman nenek moyang dulu, selagi peraturan itu bisa di terima dengan baik dan bisa di anggap adil mengapa tidak di pakai tapi dengan di bantu adanya musyawarah bersama supaya mencapai kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan.